You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Pertanian Warga Binaan Lapas Salemba Panen
photo Rudi Hermawan - Beritajakarta.id

Pertanian Warga Binaan Lapas Salemba Panen

Suku Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) Jakarta Pusat terus melakukan pembinaan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba. Keahlian bercocok tanam sayuran, akan menjadi bekal saat bebas.

Hasil yang dipanen rata-rata 40 sampai dengan 60 kilogram, dan hasilnya sebagian dikonsumsi sendiri serta sebagian lagi dipasarkan dengan label Bunda Lasamba

"Ada lahan seluas 800 meter persegi yang khusus ditanami sayuran seperti slada, sawi, pare, bayam hijau, bayam merah, kangkung dan terong," ujar Muljadi, Kepala Sudin KPKP Jakarta Pusat, Jumat (22/1).

Menurut Muljadi, usaha yang dilakukan pihaknya pun sudah menuai hasil. Karena lahan pertanian yang berada di dalam lapas sudah panen dengan hasil yang cukup memuaskan.

Halaman Kantor Camat Disulap Jadi Lahan Pertanian

"Hasil yang dipanen rata-rata 40 sampai dengan 60 kilogram, dan hasilnya sebagian dikonsumsi sendiri serta sebagian lagi dipasarkan dengan label Bunda Lasamba (perkebunan dalam lapas salemba)," tuturnya.

Dikatakan Muljadi, kedepan akan dikembangkan dengan sistem teknologi pertanian dengan hidroponik atau verticulture. Dan pihaknya akan membantu sarana dan prasarana serta pembinaannya.

"Nanti yang budidaya dari warga lapas, sebagai bekal ketrampilan bila mereka bebas," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1196 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1183 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye973 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye950 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye860 personBudhi Firmansyah Surapati